Kerjasama Akademik

  1. Panduan Umum
    Departemen Politik dan Pemerintahan menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan khususnya Prodi S2 dan S3. Saat ini, DPP memiliki dua program kerjasama yakni, Master of Human Rights and Democratisation Program (MHRD) dan Program Pendidikan Tata Kelola Pemilu, bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

    • Master of Human Rights and Democratisation Program (Asia Pacific) atau APMA
      MHRD merupakan kerjasama DPP dengan konsorsium universitas di Asia (Institute of Human Rights and Peace Studies Mahidol University Thailand, Kathmandu School of Law Nepal, Ateneo de Manila Law School the Philippines, University of Colombo Centre for the Study of Human Rights).  Kerjasama akan berlangsung sampai 2019, dengan dukungan dana dari Uni Eropa. Skema pendidikan MHRD ini adalah semua mahasiswa mengikuti perkuliahan selama satu semester di IHRP, dan satu semester di universitas partner. Setiap tahun DPP UGM menerima sekitar 6 mahasiswa.  Tersedia beasiswa dalam program ini. Tautan program dapat dilihat di http://www.ihrp.mahidol.ac.th/index.php/en/programs/master-of-human-rights-and-democratisation
    • Program Pendidikan Tata Kelola Pemilu
      Bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DPP menyelenggarakan Program Pendidikan Tata Kelola Pemilu yang ditujukan bagi mahasiswa S2 yang mengambil konsentrasi Tata Kelola Pemilu. Tujuannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menjadi lebih profesional, berintegritas, dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, yakni pemilu yang dapat memfasilitasi hak politik warga negara berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
      Penerima manfaat utama program ini adalah penyelenggara pemilu di Indonesia (KPU dan BAWASLU), namun dengan tetap terbuka peluang bagi masyarakat umum, seperti aktivis LSM dan akademisi yang memusatkan perhatiannya terhadap hal-ikhwal pemilu dan kepartaian.
  2. Alur