Selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah kabupaten Bojonegoro mengupayakan inovasi kebijakan pengelolaan kekayaan sumber daya untuk mengantisipasi terjadinya konflik akibat dampak kegiatan ekstraktif migas. Sejumlah inovasi antara lain optimalisasi konten lokal untuk pemenuhan tenaga kerja serta penyusunan raperda dana abadi migas untuk pembangunan sumber daya manusia generasi mendatang.
Bupati Bojonegoro Suyoto menyampaikan hal tersebut saat menyambut peserta pelatihan “Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Sumber Daya di Asia Pasifik” di Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada Senin (16/1).
Hadir dalam acara audiensi tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Mitroatin dan sejumlah pejabat SKPD terkait pengelolaan sumber daya migas. Peserta pelatihan didampingi oleh Dr. Poppy S. Winanti, M.P.P, M.Sc (Wakil Dekan Bidang Kerja sama, Alumni dan penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM) dan Dr Nanang Indra Kurniawan, M.PA (Sekretaris Prodi S2 dan S3 Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM). Pelatihan ini merupakan kerja sama antara Research Centre for Politics and Government (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP), FISIPOL, UGM dengan Natural Resources Governance Institute (NRGI).
Menurut ketua tim Dr Nanang Indra Kurniawan, pelatihan ini bertujuan menguatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk akuntabilitas tata kelola industri ekstraktif dan membangun jejaring multi pihak demi meningkatkan kualitas tata kelola industri ekstraktif di Asia Pasifik. Nanang menambahkan,”Pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen kunci untuk pengelolaan efektif pendapatan negara dari sektor minyak dan gas di tingkat sub nasional bagi sebesar-besarnya kemakmuran warga. Kami berharap kunjungan ke Bojonegoro dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi para peserta untuk meningkatkan akuntabilitas dan optimalisasi inovasi kebijakan di tingkat sub-nasional di negara masing-masing sekaligus dapat menjadi forum pertukaran pengetahuan dengan multipihak pengelolaan migas di Bojonegoro.”
Pelatihan yang telah memasuki tahun keempat ini diikuti oleh 26 peserta dari 10 negara, meliputi Indonesia, Myanmar, Vietnam, Filipina, India, Timor Leste, Mexico, Mongolia, Afghanistan, Australia.
Dalam kunjungan ke Bojonegoro, selain menemui bupati, peserta juga berkesempatan mengunjungi kantor EMCL (Exxonmobil Oil Cepu Limited), beraudiensi dengan Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro serta berdiskuai dengan masyarakat di wilayah operasi migas di Desa Gayam, Kecamatan Gayam. Rangkaian acara diiakhiri dengan Diskusi Panel pada Selasa, (17/1) yang melibatkan perwakilan pemerintah daerah, masyarakat, dan aktivis LSM. (ISW)