INFORMASI PERKULIAHAN

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada merupakan institusi tertua, terdepan dan menjadi rujukan utama dalam kajian politik dan pemerintahan di Indonesia. Dengan mengusung tagline “Humanizing Politics”, DPP berusaha untuk mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat/advokasi dalam bidang politik dan pemerintahan yang dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan dan didedikasikan untuk merawat tatanan sosial di Indonesia yang demokratis dan multikultur.

Model pembelajaran di DPP sangat variatif dan berpusat pada mahasiswa (student-centered learning). Proses pembelajaran di DPP dilakukan di dalam dan di luar kelas. Mahasiswa tidak hanya difasilitasi oleh dosen-dosen yang kompeten di dalam kelas yang sangat interaktif tapi juga diajak untuk bersentuhan langsung dengan realitas sosial melalui metode pembelajaran berbasis riset, magang, live-in dan lain-lain.

Untuk bisa memperoleh gelar sarjana ilmu politik (SIP), mahasiswa menempuh 145 SKS. Untuk itu, mahasiswa menempuh sekitar 45 mata kuliah yang rata-rata berbobot 3 SKS. Mahasiswa juga melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan menulis tugas akhir. Ada dua bentuk tugas akhir, yakni skripsi dan skripsi karya. Skripsi adalah tulisan akademik yang di tulis oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian. Sedangkan skripsi karya terdiri dari artikel jurnal, policy brief, magang, dan film.

Ruang Lingkup Kajian Politik dan Pemerintahan

Ruang lingkup kajian politik dan pemerintahan di DPP setidaknya dibangun berdasarkan beberapa variasi asumsi dasar berikut ini. Pertama, dengan penekanan pada aspek agensi, kajian berusaha melihat proses interaksi dan mekanisme dari berbagai aktor, baik yang formal maupun informal atau pemegang kekuasaan maupun sasaran kekuasaan, dalam mengelola urusan publik. Kedua, dengan menekankan pada aspek struktur dan institusi, kajian berusaha menjelaskan struktur (mode of governance,nilai,norma) yang membentuk pola tata kelola urusan publik. Ketiga, kajian menekankan pentingnya konteks dan bagaimana konteks yang ada bisa saling bersinggungan baik di ranah lokal, nasional atau global.

Minat studi di DPP dibagi berdasarkan variasi ruang lingkup dari tata kelola urusan publik berikut ini :

• Minat studi negara. Dalam minat studi ini, mahasiswa akan lebih banyak mempelajari bagaimana tata kelola urusan publik dikelola melalui institusi formal penyelenggara negara; aktor yang mengelola;proses pengelolaan; serta struktur atau norma yang mendasari berbagai proses tersebut. Biasanya, tata kelola urusan publik secara dominan dikelola melalui kebijakan yang otoritatid dan hirarkis, dengan variasi derajat dan ruang lingkup. Mahasiswa fokus mempelajari penyelenggaraan negara dan pembuatan kebijakan di lingkungan eksekutif, legislative dan yudikatif.
• Minat studi masyarakat. Dalam minat studi ini, mahasiswa diajak lebih jauh untuk mempelajari bagaimana tata urusan publik dikelola oleh institusi non-negara; aktor yang mengelola (khususnya tentang komunitas swa-kelola);proses pengelolaan; struktur atau norma yang mendasari berbagai proses tersebut. Biasanya, tata kelola publik secara dominan dikelola melalui mekanisme intimasi. Apa yang disebut urusan bersama lebih merupakan “urusan kolektif” yang ditandai dengan jangkauan keanggotaan yang lebih terbatas. Dalam minat studi ini mahasiswa akan diajak lebih jauh mendalami tentang pengelolaan masyarakat dan gerakan sosial.
• Minat studi intermediary. Dalam minat studi ini, mahasiswa diajak mendalami lebih jauh bagaimana institusi-institusi yang menjadi kanal antara warga dengan urusan publik terlibat dalam tata kelola publik. Dalam minat studi ini mahasiswa akan diajak lebih jauh mendalami tentang partai politik, tata pemilu, lembaga representasi (baik yang formal maupun representatif)