Hari Senin 13 November 2017, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DIY bersama Research Centre for Politics and Government(PolGov), DPP Fisipol mengadakan ekspose “Profil & Pemetaan Kebutuhan Perempuan Disabilitas Kabupaten Sleman tahun 2017”. Acara ini diadakan di Auditorium Perpustakaan Mandiri Fisipol UGM dan dihadiri beberapa staf Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pegawai dinas Kabupaten Sleman, komunitas difabel serta mahasiswa.
Nuning Suryatiningsih, perwakilan HWDI DIY menyebutkan bahwa profil dan pemetaan ini disusun sebagai upaya membangun basis data perempuan difabel di Kabupaten Sleman. “Penyusunan profil dan pemetaan kebutuhan perempuan difabel ini merupakan upaya perlindungan hak perempuan difabel agar mereka turut aktif dalam pembangunan. Tak hanya sekedar menjadi objek, namun juga subjek pembangunan,” terang Nuning. Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa salah satu capaian yang sudah berhasil dicapai saat ini adalah teridentifikasinya kebutuhan, hambatan serta permasalahan yang dialami perempuan difabel di Sleman.
Data profil dan peta kebutuhan perempuan difabel Kabupaten Sleman cukup variatif, dimulai dari data jumlah kelompok difabel, kelompok difabel per-klasifikasi, hingga data kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan difabel.
“Naskah ini adalah naskah yang kaya data,” terang Longgina Novadona Bayo, dosen DPP Fisipol pada saat sesi diskusi. Meski demikian ia menyoroti beberapa hal penting yang perlu dibenahi, terutama pendekatan untuk melihat difabel dalam realita sebenarnya. Ulya Niami Efrina Jamson yang juga merupakan dosen DPP mengamini pendapat Longgina. Perempuan yang akrab disapa Pipin ini menawarkan socio-ecological model sebagai kerangka analisis. Ia juga memuji aspek partisipatif yang kuat pada saat proses penyusunan naskah. Meski demikian, ia memberi beberapa catatan kritis terhadap laporan ini, seperti pentingnya pengayaan data kualitatif dalam memenuhi kebutuhan data di beberapa bab.
Puji, selaku perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman menyebutkan bahwa profil dan pemetaan kebutuhan perempuan difabel ini awalnya merupakan hasil dari pengajuan proposal Dinas P3AP2KB Sleman, yang kemudian difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam proses penyusunannya, dinas menggandeng HWDI.
“Banyak pihak yang berkontribusi dalam pembuatan profil ini. Diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bappeda, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman,” terang Ratna Dewi Setianingsih, Ketua HWDI DIY. Ratna juga berterima kasih atas kontribusi besar PolGov sebagai tim peninjau naskah.
Sementara itu, Nyimas Aliah selaku Asdep Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan: “kami harap naskah ini dapat digunakan sebagai acuan advokasi program kegiatan [untuk perempuan difabel] yang ada di masing-masing sektor”.
Bagi PolGov DPP dan komunitas akademik yang lebih luas, kegiatan ini menjadi wahana untuk memahami dan mendiskusikan secara terus-menerus hak-hak kelompok marginal di Indonesia. Pada saat yang sama, kegiatan ini diharapakan bisa memperkaya perspektif serta ragam data dalam memahami problem kelompok difabel di Kabupaten Sleman. (Krisanti)