RESEARCH CENTER FOR POLITICS AND GOVERNMENT (PolGov)

TENTANG KAMI

PolGov merupakan lembaga kajian yang bergerak di bidang riset, advokasi, dan publikasi terkait isu politik dan pemerintahan. Seluruh kegiatan PolGov berada di bawah manajemen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM. Tujuannya sebagai pusat pengetahuan (knowledge centre), dan simpul pengetahuan (knowledge hub), tidak hanya di Indonesia, tapi juga secara global.

Dari segi konten, PolGov melakukan riset yang berpijak pada telaah kritis akademis. Dari segi metode, PolGov pengembangan metode instrumen penelitian demi menjawab tantangan zaman. Dalam mengadaptasikan pengetahuan berbasis riset, PolGov menjalin kerja sama multipihak, dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. PolGov mengabdikan seluruh hasil kajian bagi penguatan kapasitas kolektif masyarakat melalui advokasi kebijakan berbasis riset.

Sejak tahun 2016, PolGov membagi kegiatan riset ke dalam lima topik kajian utama yaitu

  • Politik Lokal (Local Politics);
  • Kekuasaan, Kesejahteraan, dan Demokrasi (Power, Welfare and Democracy);
  • Tata Kelola Pemilu (Electoral Governance);
  • Tata Kelola Sumber Daya Alam (Resource Governance);
  • Tata Kelola Wilayah Perbatasan (Border Governance)

Selain kelima topik ini, dosen DPP  memiliki ketertarikan individual seperti politik perkotaan, politik pertanahan, politik perburuhan dll. Kelima topik ini ditempatkan sebagai kerangka teoritis untuk menentukan lokus kajian yang sesuai dengan perkembangan keilmuan dan realitas politik kontemporer di Indonesia.

Selain kegiatan penelitian, PolGov Research Centre juga mengelola kegiatan publikasi berupa Jurnal Internasional (PCD) dan buku hasil penelitian.

PENELITIAN DAN TOPIK KAJIAN

Politik Lokal

PolGov fokus pada topik kajian Politik Desentralisasi sejak kebijakan desentralisasi digulirkan pada akhir tahun 1999. PolGov – yang ketika itu masih bernama Laboratorium PLOD dan Laboratorium JIP – ikut mengawal proses desentralisasi di Indonesia baik pada level pemerintah pusat maupun pada level pemerintah daerah. Dalam kajian ini, PolGov mengedepankan pemahaman konteks daerah yang diletakkan dalam kerangka kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat daerah dan pemerintah nasional. Di level pemerintah pusat, PolGov mengawal proses desentralisasi dengan berperan sebagai konsultan yang mendampingi Departemen Dalam Negeri di masa awal penerapan kebijakan desentralisasi pasca reformasi. PolGov terlibat di dalam epistemic community yang beranggotakan multipihak untuk menjalin koalisi untuk reformasi. Melalui sejumlah kolaborasi strategis, PolGov mengkritisi, menggagas, dan mengusulkan perbaikan format kebijakan desentralisasi yang lebih solutif untuk Indonesia. Sementara itu, di level pemerintah daerah, PolGov aktif dalam kegiatan riset, pelatihan, dan advokasi terkait persoalan desentralisasi politik dan pemerintahan. Perkembangan kajian ini dapat diikuti di http://politiklokal.fisipol.ugm.ac.id/

Kekuasaan, Kesejahteraan ,dan Demokrasi

Melalui topik kajian Kekuasaan, Kesejahteraan ,dan Demokrasi, PolGov mengkaji secara kritis capaian dan tantangan demokratisasi yang berlangsung di Indonesia. Seluruh riset dalam topik juga memiliki dimensi praktis, yakni mendukung kerangka besar gerakan demokrasi dengan memastikan demokratisasi berjalan menuju arah yang substantif untuk menyejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali. PolGov mengelola topik riset Kekuasaan, Kesejahteraan, dan Demokrasi melalui Program Power Welfare and Democracy (PWD). Kegiatan ini didukung oleh Kedutaan Norwegia di Jakarta. Perkembangan kajian ini dapat diikuti di http://pwd.polgov.fisipol.ugm.ac.id/

Tata Kelola Pemilu

PolGov telah lama menaruh perhatian khusus para topik Tata Kelola Pemilu terutama pasca reformasi, mulai dari isu tata kelola demokrasi elektoral (pemilu), hingga kajian aspek politik yang bekerja di luar prosedur kepemiluan. Dalam topik ini, PolGov mengkaji pola relasi kuasa yang muncul di seputar perhelatan pemilu.

Hingga kini PolGov telah melakukan sejumlah riset, advokasi, dan publikasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan sejumlah isu yang melingkupinya, seperti politik, instrumen pendidikan politik untuk warga, literasi politik pemilih serta teknikalitas pemilu. Selain itu, PolGov mengembangkan kajian yang menjelaskan logika di balik pelanggaran prosedur pemilu, misalnya relasi kuasa antar aktor (patron-klien), suara tidak sah. Riset kajian ini terintegrasi dengan program perkuliahan DPP FISIPOL UGM yang mengembangkan konsentrasi Tata Kelola Pemilu sebagai konsentrasi studi S2 Politik dan Pemerintahan.

 Tata Kelola Sumber Daya Alam

Topik riset Tata Kelola Sumber Daya Alam memposisikan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, minerba, dan kehutanan harus dikelola secara bijak dengan mempertimbangkan aspek ketahanan energi (energy security), kesejahteraan sosial (social welfare), dan keberlanjutan (sustainability). Berpijak dari amanah Konstitusi UUD 1945 pasal 33, sumber daya alam merupakan barang publik yang bukan sekadar komoditas dalam rantai perdagangan nasional maupun global.

PolGov mengupayakan studi tata kelola sumber daya alam dari hal yang sangat paradigmatik, yaitu: menelusuri sejauh mana gagasan ekstraksi menjadi nalar publik yang hegemonik, menggerakkan pembangunan ekonomi, dan mengkondisikan seluruh aktivitas ekonomi dan sosial yang ada. Pendekatan ini melihat pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai fenomena politik, karena berada di arena pertarungan beragam kepentingan, di berbagai level yang saling interkoneksi, baik global, nasional maupun sub-national. Melalui pendekatan ini, teridentifikasi bahwa diskursus tata kelola sumber daya alam sangat beragam, tidak semata-mata soal manajemen tapi meluas hingga ranah yang sangat politis, dari isu kepemilikan sumber daya (seperti resource nationalism, politik lisensi, dan rejim fiskal, dsb.) hingga terakomodasinya kepentingan publik dalam tata kelola sumber daya alam tersebut.

Perkembangan kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam dapat diikuti di http://tatakelolasda.fisipol.ugm.ac.id/.

PolGov mengembangkan secara intensif kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam melalui Program Resource Governance in Asia Pacific (RegINA). Program ini dapat diikuti di http://regina.polgov.fisipol.ugm.ac.id/

 Tata Kelola Wilayah Perbatasan

Dalam topik ini, PolGov berupaya mengisi celah pengetahuan pada kajian pengembangan kawasan perbatasan di Indonesia. Selama ini, kajian lintas-batas di Indonesia belum mendapat perhatian yang luas, baik dari komunitas akademis maupun pembuat kebijakan. Kawasan perbatasan cenderung terbengkalai karena dianggap sebagai halaman belakang negara yang operasionalisasi terhadap tata kelola lintas batas belum menjadi prioritas. Padahal, perbatasan adalah entitas politik ruang yang menjadi garis peneguh dari kedaulatan sebuah negara-bangsa.

Tujuan utama riset topik ini adalah membangun frameworks tata kelola lintas perbatasan (cross-border governance) yang berbasis pada pemetaan pengetahuan yang telah ada dan berdasarkan realitas lapangan. Kajian ini mengupayakan masukan akademis bagi pengambil kebijakan terkait pengelolaan kawasan perbatasan, tidak hanya bagi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), tetapi juga pemangku multipihak lainnya seperti Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi di wilayah perbatasan. PolGov menggunakan topik ini sebagai kerangka analisis untuk terlibat aktif dalam kelompok kerja kajian perbatasan dan menjalin kemitraan strategis, baik dengan lembaga internal kampus maupun eksternal.

PUBLIKASI

Jurnal Power Conflict and Democracy (PCD)

Jurnal PCD adalah sebuah jurnal internasional yang diinisiasi oleh konsorsium power, Conflict, dan Democracy (PCD). Jurnal ini merupakan hasil kolaborasi antara University of Colombo (Sri Lanka), Universitas Gadjah Mada (Indonesia), dan University of Oslo  (Norwegia). PCD adalah jurnal yang secara komprehensif meneliti tentang dinamika kekuasaan dan demokrasi, termasuk implementasi hak asasi manusia, perwakilan rakyat, dan kebijakan publik, khususnya di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Jurnal PCD menerbitkan artikel, catatan penelitian, dan ulasan buku di sub bidang ilmu politik, geografi manusia, dan antropologi politik.

Jurnal PCD bertujuan untuk membahas isu terkini tentang PCD yang dihadapi oleh negara-negara Asia, terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Walaupun Jurnal PCD terbuka untuk semua pendekatan metodologi, seluruh tulisan diharapkan berdasarkan pada realita empiris. Jurnal ini dapat dimanfaatkan oleh guru, mahasiswa, peneliti, pakar, jurnalis, dan aktivis gerakan sosial yang berkaitan dengan topik terkait. Informasi mengenai Jurnal PCD dapat dilihat di https://jurnal.ugm.ac.id/pcd atau menghubungi melalui e-mail pcd@ugm.ac.id.