Konsentrasi Studi

Kompetensi Utama lulusan Kompetensi utama lulusan prodi adalah kemampuan: (1) Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan di bidang politik dan mengembangkannya dalam sebuah penelitian atau kajian, (2) Menguasai dasar-dasar ilmu dan metodologi bagi pengetahuan Ilmu Politik,serta (3) Memiliki bekal akademis untuk ambil bagian dalam proses politik memahami pokok persoalan, melakukan analisis, dan menawarkan alternatif jalan keluar atas dinamika politik dan pemerintahan.   Secara garis besar, terdapat 4 kelompok kompetensi keilmuan yang mendukung lulusan prodi: A. Politik Lokal dan Otonomi Daerah Kompetensi di bidang dinamika politik dan pemerintahan di level lokal, khususnya jika dikaitkan dengan konteks otonomi daerah di Indonesia. Kemampuan yang diutamakan dalam konsentrasi ini adalah pengelolaan keuangan daerah, mampu menghubungkan konteks politik lokal dengan konteks global,serta penanggulangan dan manajemen resiko dan konflik di daerah. B. Ilmu Politik Kompetensi yang dimiliki adalah pemahamam dinamika politik dan pemerintahan di level nasional pada berbagai ranah dan sistem dan institusi pemerintahan dengan identitas Indonesia yang multikultur. Kemampuan yang diutamakan pada konsentrasi ini adalah dinamika keamanan dan pembangunan, lembaga intermediari (Partai Politik, proses legislasi dan pemilu) dan perilaku politik yang hadir di masyarakat. C. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lulusan prodi yang memilih konsentrasi ini memperoleh kompetensi tentang pemahaman politik dan pemerintahan dalam isu-isu HAM dan Demokrasi kontemporer di Indonesia dan di regional Asia Pasifik. Lulusan juga akan memiliki pemahaman akan konteks dengan mengikuti program magang/riset di lembaga-lembaga yang fokus kajiannya mengenai HAM dan Demokrasi. D. Pendidikan Tata Kelola Pemilu Program pendidikan tata kelola pemilu adalah program pengembangan sumber daya manusia yang dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penerima manfaat utama program ini adalah penyelenggara pemilu di Indonesia (KPU dan BAWASLU), namun dengan tetap membuka peluang bagi masyarakat umum untuk mengikutinya. Di luar penyelenggara pemilu, sasaran program ini mencakup aktivis LSM dan akademisi yang memusatkan perhatiannya terhadap hal-ikhwal pemilu dan kepartaian.